Pembangunan Istana IKN Diawasi Bule, Jokowi: Biar Nggak Kayak SD Inpres

Presiden Joko Widodo (Jokowi) buka suara soal usulan adanya pengawas proyek orang asing di pembangunan Istana Negara di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Jokowi menyatakan usulan itu tidak masalah untuk dilakukan.
Menurutnya, pemerintah ingin agar kualitas bangunan di IKN bisa naik level. Dia berseloroh jangan sampai bangunan di IKN, utamanya Istana Negara kualitasnya macam SD Inpres.

“Kita ingin menaikkan level kualitas kita. Jangan nanti hasilnya nanti kayak SD Inpres, emang mau,” kata Jokowi usai melakukan kunjungan ke Pasar Menteng Pulo, Jakarta Selatan, Kamis (15/6/2023).

Dia mengakui usulan soal penggunaan pengawas asing memang muncul dalam rapat kabinet. Menurutnya, bila memang cuma 1 atau 2 orang yang ditunjuk sebetulnya tidak akan jadi masalah.

Jokowi menegaskan tujuan utama penggunaan pengawas asing adalah untuk meningkatkan kualitas bangunan di IKN.

“Memang sudah diusulkan dalam rapat kalau hanya 1 atau 2 untuk urusan kualitas barang nanti yang dihasilkan. Nanti kalau jelek gimana kualitasnya? Kalau hanya 1 atau 2 yang bisa mengarahkan, yang bisa mengontrol, bisa mengawasi supaya hasilnya bisa kualitas baik kenapa tidak,” ungkap Jokowi kepada media binamargadki.net

Sebelumnya, usulan soal pengawas asing diungkapkan oleh Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Dia mengungkapkan pembangunan Istana Negara di Ibu Kota Negara (IKN) baru Nusantara bakal diawasi langsung oleh bule-bule. Hal ini dilakukan untuk menjaga kualitas bangunan Istana sebagai simbol negara.

Luhut pun sudah meminta izin ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar pengawas pekerjaan di Istana Negara IKN boleh dilakukan oleh orang asing.

“Kualitas pekerjaan itu jadi kunci, saya sudah lapor Presiden, pengawasnya itu kita terpaksa dengan segala hormat kita pakai bule-bule untuk menjadi kualitas. Jangan sampai Istana Presiden itu jadi tapi kualitas tidak bagus,” sebut Luhut dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR, Jumat (9/6/2023) yang lalu.

Respon Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan

Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan merespons kritikan terhadap rencana memakai orang asing dalam mengawasi pembangunan IKN Nusantara di Kalimantan Timur.+

Dalam acara Launching Prototype Battery Asset Management Services (BAMS) IBC, Senin (12/6/2023), Luhut mencontohkan bagaimana Indonesia dalam melakukan lompatan teknologi di bidang kendaraan listrik berkat belajar dari pemerintah China.

“Kita melakukan leap frog (lompatan) aja, kita belajar dari Tiongkok dia dulu tertatih-tatih selama 20 tahun, kita dalam setahun bisa melakukan leap frog,” kata Luhut.

Menurutnya hal ini sama dengan bagaimana Indonesia dapat mempelajari ilmu atau teknologi baru dengan mempekerjakan tenaga asing dalam pengawasan pembangunan IKN. Dengan begitu tenaga kerja dalam negeri dapat menerima transfer ilmu dari luar.

“Jadi kita belajar dari mana saja, sepanjang itu tadi untuk kepentingan nasional kita nggak usah ragu-ragu,” tegas Luhut.

“Kita kadang-kadang ini munafik, saya bilang pengawasan pembangunan ibu kota baru kita hire (perkerjakan) aja orang-orang bule, marah, masa kita nggak bisa?’ emang nggak bisa,” tegas Luhut.

Menurutnya, jauh lebih baik bila Indonesia dapat mempekerjakan tenaga asing yang lebih ahli dalam melakukan pembangunan. Namun dalam prosesnya, turut disertakan tenaga kerja dalam negeri agar tercipta transfer teknologi/pengetahuan.

“Kualitasnya kadang masih rada miring-miring. Kita pake aja dulu dia (tenaga asing) nanti sambil jalan kita masukin orang Indonesia lagi, seperti yang kejadian di industri-industri integrity kita,” jelasnya.

Luhut berpendapat sesungguhnya kualitas tenaga kerja dalam negeri sudah cukup baik. Namun bila ada hal yang belum bisa dilakukan, maka tenaga kerja dalam negeri dirasa harus belajar dari tenaga-tenaga ahli yang lebih mumpuni.

“Kita gak perlu malu, jangan kita jadi inferior bahwa kita gak bisa. Tapi kalau kita memang gak bisa, belajar! Berapa lama, mungkin enam bulan, mungkin setahun sehingga dengan demikian kualitas bangunan kita jauh bermutu,” tandas Luhut.

Sebagai informasi, sebelumnya Luhut sempat dikritik karena ingin menggunakan tenaga kerja asing dalam pengawasan pembangunan IKN. Salah satunya kritik itu dilayangkan oleh Ketua DPP PDIP Nusyirwan Soejono. Menurutnya hal itu berlebihan dan merendahkan kemampuan tenaga ahli dalam negeri.

“Terlalu berlebihan dan merendahkan kemampuan tenaga ahli bangsa sendiri, apabila pengawasan pembangunan IKN menggunakan tenaga ahli asing (bule) seperti yang disampaikan Pak Luhut Menko Marvest,” kata Nusyirwan dalam sebuah keterangan.